Rekomendasi Policy Center ILUNI UI Tentang Kebijakan Pemerintah untuk UMKM

Rekomendasi Policy Center ILUNI UI Tentang Kebijakan Pemerintah untuk UMKM
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki. Foto: Dok. ILUNI UI

13. Perluasan penyebaran informasi melalui aplikasi, SMS/informasi terpusat, media massa (televisi); ?dan membuka mekanisme pengawasan oleh masyarakat. ?

Lebih lanjut, Satrio menyarankan dalam memasuki masa pemulihan dan ‘new normal’.  Berikut ini beberapa pilihan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam membangkitkan gairah UMKM dalam perekonomian nasional.

1. Pemetaan UMKM dan pemetaan protokol kesehatan untuk tiap kategori UMKM: usaha mikro, kecil, menengah; meliputi kategori kebijakan wajib, mandiri, opsional, dan kebijakan yang harus dibantu atau diarahkan oleh pemerintah ?

2. Simulasi atau semacam uji coba new normal terlebih dahulu selama waktu tertentu (1-2 minggu) dan dievaluasi apakah pemberlakuan new normal pada UMKM berjalan dengan baik. ?

3. Mendorong program padat karya tunai (ILO, 2020) melalui pemanfaatan dana kecamatan, dana desa, dan pemanfaatan program pembangunan oleh K/L. ?

4. Mengembalikan kepercayaan konsumen pada keamanan transaksi dan produk. ?

5. Pembebasan atau pengurangan biaya sewa bagi UMKM. ?

• Ketentuan mengenai besaran, durasi, dan persyaratan pemberian bantuan pembebasan atau pengurangan biaya sewa bagi UMKM tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Pada tanggal 20 Juni 2020, Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Policy Center ILUNI UI), kembali mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News