Rekomendasi Protap,Diduga Ada Persekongkolan

  Keterangan Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho di hadapan Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumut, Senin (16/3), membuktikan adanya persekongkolan di seputar terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut No.130/3422.K/2008 tanggal 26 September 2008 yang merupakan rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Tim investigasi kasus demo anarkis yang dibentuk Komisi III DPR akan menjadikan keterangan Gatot itu sebagai masukan penting. Terlebih, sejak semula tim ini sudah mempunyai dugaan kuat adanya persekongkolan itu.   JAKARTA-"Kecurigaan kita tentang adanya persekongkolan antara pihak penggagas Protap dengan gubernur hampir terbuka, mulai terbuka," ungkap anggota tim investigasi Komisi III DPR Junisab Akbar saat dihubungi JPNN, Rabu(18/3).   Seperti diberitakan, dalam pertemuan antara TPF dan Gatot yang berlangsung tertutup terungkap mengapa Gatot tak mau membubuhkan tanda tangan SK Protap yang telah diteken Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Kepada wartawan Gatot menceritakan kronologis seputar SK itu. Dia tak mau meneken dengan alasan, hasil kajian gubernuran sejak era almarhum H.T Rizal Nurdin dan Rudolf Pardede menyatakan pembentukan Protap belum layak. Adanya demo besar-besaran yang menekan Ketua DPRD Sumut yang saat itu masih dijabat Abdul Wahab Dalimunthe, juga dijadikan alasan Gatot. Aksi demo itu, kata Gatot, menunjukkan ada persoalan yang belum clear.   Junisab Akbar mengatakan, dengan penjelasan Gatot itu maka bisa dipastikan bahwa proses penerbitan SK Gubsu tidak melalui mekanisme yang benar. Ketika Gubsu Syamsul Arifin memberikan klarifikasi soal SK itu di hadapan tim investigasi Komisi III DPR pada 23 Februari silam, dikatakan Syamsul bahwa SK diterbitkan setelah ada 6 tandatangan dari para stafnya, termasuk dari Sekdaprov RE Nainggolan. Saat itu, kata Junisab, Syamsul mengatakan bahwa terbitnya SK sudah melalui prosedur yang benar.   "Memang, dari 6 tanda tangan itu, tidak dikatakan bahwa salah satunya dari Gatot. Padahal, untuk SK-SK gubernur yang lain, diperlukan paraf Gatot. Mengapa untuk SK Protap ini tidak?" ujar Junisab heran. Politisi dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu mengatakan, keterangan Gatot itu sangat besar manfaatnya bagi tim investigasi Komisi III DPR. "Kita jadikan bahan masukan yang amat penting sebelum kita membuat kesimpulan," ujar Junisab. Ditambahkan, pembahasan rumusan kesimpulan akan dilakukan setelah DPR memasuki masa sidang. Saat ini masih reses. (sam/JPNN)