Rekomendasi PSU Rendah, Bukti Kinerja Penyelenggara di Pilkada Lebih Baik
jpnn.com - BINTAN - Kinerja penyelenggara, khususnnya badan adhoc pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dinilai lebih baik.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty membandingkannya dengan kinerja penyelenggara pada Pemilu 2024.
Penilaian dikemukakan melihat rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diterbitkan Bawaslu jauh lebih sedikit pada Pilkada 2024.
“Kerja teman-teman ad hoc lebih baik, sehingga kesalahan yang harus dilakukan koreksi tidak sebanyak pemilu yang lalu,” ujar Lolly dalam media gathering dengan tema 'Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024', di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).
Badan ad hoc pilkada terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS.
Salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly adalah Sulawesi Selatan.
Lolly memaparkan bahwa pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS.
Pada Pilkada 2024 Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan.
Rendahnya pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan Bawaslu jadi bukti kinerja penyelenggara di Pilkada 2024 lebih baik.
- Waka MPR Eddy Soeparno Sebut Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari Jalan Tengah Terbaik
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024