Rekomendasi Rembuknas Pendidikan 2019, Lengkap

(17) Memfasilitasi peserta didik calon wirausahawan untuk mendapatkan permodalan, jejaring usaha, pemasaran dari lembaga keuangan, donor, industri, UMKM; (18) Mengoptimalkan dan mensinergikan peran Pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota, sekolah dan DUDI dalam pengembangan kewirausahaan.

(19) Menuntaskan Peraturan Mendikbud tentang pembukaan, peralihan, dan penutupan SMA dan SMK, (20) Mendorong provinsi melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasinya serta mengembangkan SMK unggulan sesuai potensi wilayah masing-masing, (21) Mendorong provinsi untuk membentuk tim revitalisasi pendidikan vokasi yang beranggotakan OPD terkait, DUDI, perguruan tinggi, dan organisasi profesi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi.

(21) Mendorong seluruh provinsi untuk menuntaskan Peta Jalan Revitalisasi Vokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada tahun 2019; (22) Mendorong provinsi untuk menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana SMK yang memadai dan berkualitas sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Kelompok IV dengan topik Pemajuan Kebudayaan, terbagi ke dalam sub topik merawat persatuan, toleransi dan kebhinekaan, dan tata kelola pemajuan kebudayaan. Kelompok ini menghasilkan rekomendasi, sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota segera menerbitkan regulasi turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup: (a) Aspek kelembagaan terkait dengan entitas tunggal kebudayaan di tingkat kementerian, dinas provinsi/kabupaten/kota; (b) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian; (c) Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK); (c) Menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk berbagai profesi di bidang Kebudayaan.

(2) Mengonsolidasikan program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator; (3) Memperkuat pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui dewan kesenian, dewan kebudayaan, majelis adat, komunitas, dan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik; (4) Mewujudkan Pekan Kebudayaan Nasional, Indonesiana, Youth Camp, dan Seniman Masuk Sekolah sebagai program prioritas dalam memperkuat ekosistem kebudayaan untuk merawat Persatuan, Toleransi, dan Kebhinekaan.

Kelompok V dengan topik Penguatan Sistem Perbukuan dan Gerakan Literasi dengan sub topik penyediaan buku di seluruh wilayah Indonesia, penguatan gerakan literasi nasional, pelestarian bahasa daerah. Rekomendasi kelompok ini, terdiri atas (1) Penyediaan buku bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T dengan berbagai strategi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

(2) Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketersedian buku bermutu, murah, dan merata di daerahnya, (3) Penguatan sepuluh (10) unsur pelaku perbukuan untuk mengoptimalkan ekosistem perbukuan, (4) Penguatan tata kelola sistem informasi perbukuan; (5) Perlunya penguatan regulasi mengenai gerakan literasi.

(6) Perlunya kebijakan tentang pengaturan penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dan lembaga sejenis;,(7) Perlunya mekanisme pengiriman donasi buku untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan dan pemerataan buku di Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan desa dan sekolah, serta lembaga sejenis.