Rekomendasi TPF Terlalu Prematur

"Yang perlu kita cermati bersama ke depan adalah bentuk rekomendasi apa yang mereka sampaikan ke Presiden SBY dan bagaimana presiden menyikapi rekomendasi tersebut. Kalau terlalu cepat mengeluarkan rekomendasi kita cemas juga pada akhirnya TPF ini juga kehilangan kepercayaan dan menuai kecurigaan dari masyarakat," imbuhnya.

Menjawab pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya saat ini terjadi di Indonesia saat ini, Arief mencermatnya sebagai sebuah proses konsolidasi dan perjalanan bangsa dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. "Namun yang  kita sesalkan, perkembangannya mengarah kepada saling mencurigai diantara sesama lembaga negara hingga terjadilah kesan seolah-olah Polri dan Kejaksaan akan menghabisi KPK," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Undip itu.

Ia justru menganalisa, yang ada adalah terjadi perebutan titik-titik kekuasaan dan sumber-sumber keuangan negara sehingga terbentuk sistem 2:1:2. "Yaitu dua tahun pertama berebut uang untuk partai politik: satu tahun cari uang untuk pribadi: dan dua tahun terakhir cari uang untuk merebut kekuasaan. Akibat perbuatan para elit itu, akhirnya rakyat yang sengsara," kata Arief.

Karenanya Arief justru menyesalkan SBY selaku Kepala Negara yang tidak cepat turun tangan menengahi sengketa yang terjadi. "Sebagai Kepala Negara, mestinya SBY cepat tanggap menengahinya."