Rekonsiliasi Golkar Gagal, Ical Tetap Gelar Munas
Agung menegaskan, pola semacam itu jelas-jelas bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Apalagi, ujar mantan Menko Kesra tersebut, pelaksanaan munas Bali disepakati melalui pleno yang tidak demokratis.
Kepada Akbar yang menjadi mediator, dia mengingatkan seberapa jauh pelanggarannya bila hal tersebut disepakati.
”Saya sudah berusaha, sudahlah munas Januari 2015 saja. Itu ada dasarnya. Kalau seperti itu, apa maksudnya,” ucapnya.
Agung menyatakan, dengan kondisi itu, pelaksanaan munas versi presidium pada Januari 2015 akan tetap dilaksanakan. Dia menyebut munas tersebut adalah munas yang sesuai dengan AD/ART partai. Dia juga memastikan akan menolak untuk menghadiri munas di Bali.
”Kalau sekadar datang ke Bali, saya bisa saja. Siapa yang melarang. Tetapi, saya tidak akan datang,” tandasnya.
Kegagalan rekonsiliasi dikonfirmasi kubu Aburizal. Panitia Organizing Committee Munas Golkar Bali Bambang Soesatyo memastikan bahwa pelaksanaan munas di Nusa Dua itu akan tetap berjalan sesuai jadwal.
”Kami panitia tengah bekerja keras mempersiapkan perhelatan lima tahunan itu. Kami sudah mempersiapkan panggung atau ring pertarungan dengan baik, kalaupun tidak jadi islah, ya munas jalan terus,” tutur Bambang.
Menurut Bambang, panitia tidak memiliki urusan dengan proses islah yang berpotensi mengganggu jadwal munas. Ada atau tidak ada islah, munas di Bali akan jalan terus, dengan dua kandidat yang siap bertarung, yakni Ical selaku incumbent dan Airlangga Hartarto.
JAKARTA – Konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) hampir pasti bakal berlanjut. Harapan terjadinya rekonsiliasi antara kubu Aburizal
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan