Rekrut CPNS dari Jalur Umum, Pemerintah Dinilai Tak Adil

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah membuka keran moratorium dengan merekrut CPNS dari jalur umum untuk 63 instansi pusat dan daerah dinilai tidak memenuhi unsur keadilan.

Pemerintah seharusnya memprioritaskan honorer atau total kuota 37.156 (tahap satu 19.228, tahap dua 17.928) yang disiapkan dibagi rata.

"Dari 37.156 kan ada untuk cum laude, putra dan putri Papua. Pertanyaannya, kenapa honorer tidak dimasukkan dalam formasi khusus?" kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto kepada JPNN, Rabu (13/9).

Bila pemerintah mau adil, lanjutnya, kue CPNS itu harusnya dibagi.

Artinya honorer punya hak juga karena melihat pengabdiannya.

Apalagi, kuota guru garis depan (GGD) dibabat pengajar muda.

"Ketidakadilan pemerintah ini akan memicu antipati honorer kepada pemerintah. Sebab, alasan belum dibahasnya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak ada anggaran," ujar politikus Gerindra ini.

Terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Sais Syamsul Bahri mengungkapkan, honorer K2 tidak percaya lagi kepada pemerintah.