Rekrutmen Kepsek Jangan Disamakan dengan Mutasi PNS Biasa
jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan agar proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan melalui assessment atau penilaian.
Hal besar semacam ini harus diperhatikan, supaya dalam perjalananya rekrutmen yang dilakukan tidak asal-asalan.
Ketua Komisi C, Syamsul Hadi menyebutkan, rekrutmen Kepsek melalui assessment bertujuan agar sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan punya kualitas tinggi.
Dengan demikian, pengelolaan sekolah semakin optimal dan mutu pendidikan mengalami peningkatan.
“Sebetulnya perekrutan dan pengangkatan seorang guru menjadi Kepala Sekolah tidak bisa disamakan dengan mutasi aparatur sipil negara (ASN) biasa karena ada landasan hukum sendiri yang telah mengaturnya,” ucapnya.
Ia menyebutkan, dasar assessment dalam perekrutan Kepsek sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
“Aturan tersebut sangat jelas mengatur mekanisme maupun tahapan perekrutan Kepala Sekolah. Ini harus diperhatikan Pemerintah di Kalteng ini,” jelasnya.
Dengan demikian, sejumlah tahapan pada proses perekrutan harus diperhatikan secara serius. Mulai dari seleksi dan nilai kredit yang telah dikumpulkan seorang guru selama mengajar.
Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan agar proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan melalui assessment atau penilaian.
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- SE Terbaru MenPANRB yang Harus Diketahui PNS, PPPK, Honorer
- Timses Pramono-Rano Minta Jangan Ada Mutasi Jabatan Sebelum Gubernur DKI Baru Dilantik