Rektor UGM Ingatkan Jokowi tak Ragu Tentukan Sikap

jpnn.com - JOGJA - Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir di Jogjakarta. Kemarin ratusan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di kota ini mendesak kepada Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mengatasi prahara antara KPK versus Polri

Apabila kisruh dua institusi terus dibiarkan, maka akan men-ghambat proses pemberantasan korupsi di tanah air.

“Presiden Jokowi jangan ragu mengambil sikap dan keputusan yang tepat, demi tegaknya hukum dan keadilan,” ujar Rektor UGM Prof Dr Dwikorita Karnawati saat menyampaikan pernyataan sikap akademisi DIJ di Balairung, UGM, kemarin (25/1) dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com).

Hadir dalam pernyataan keprihatinan ini, para pimpinan dan Guru Besar UGM, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, aktivis Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati) UGM, serta para wakil universitas lain seperti UNY, UIN, UII, UMY, UKDW, UMY, Universitas Janabadra, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN), dan lain sebagainya.

Sebelum pembacaan pernyataan sikap, dalam acara yang dipandu Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar itu, satu per satu wakil akademisi dari perguruan tinggi, para tokoh menyampaikan orasi singkat.

Beberapa tokoh yang menyampaikan pernyataan sikapnya antara lain Prof Dr Ir Maksum, Rektor UMY Prof Dr Bambang Cipto, advokat senior Kamal Firdaus, Budi Santosa dari Ombudsman RI, Dr Rimawan Pradiptyo (Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia/Gemati), Dekan FH UGM Prof Dr Hawwin dan lain-lain.

Dwikorita khawatir, bila kisruh KPK dan Polri dibiarkan, maka akan menurunkan wibawa lembaga dan aparat penegak hukum di tanah air. Jika ini terjadi, negara Indonesia dalam ancaman dan situasi darurat yang serius. Untuk menghindari hal ini, ia meminta Jokowi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendorkan ketegang-an antardua institusi penegak hukum tersebut.

“Kebijakan apa pun yang diambil oleh presiden, tentu akan didukung oleh rakyat,” tegasnya.