Rektor UI Dituding Lakukan Personalisasi Kekuasaan

JAKARTA - Polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa (DHC) oleh Universitas Indonesia (UI) kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Azis al-Saud terus berlanjut. Kebijakan Rektor UI, Prof Dr Gumilar K Soemantri bisa menjadi pintu masuk terbukanya masalah-masalah yang lebih besar. 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Maman Abdurahman saat mengadu Komisi X DPR RI. Kata dia, Pemberian DHC hanya sebagian kecil masalah yang ada di kampusnya. "Pemberian DHC itu hanya gunung es. Sebenarnya banyak permasalahan lain yang terjadi," Maman Abdurahman, Rabu (7/9) saat bersama perwakilan UI mengadu ke Komisi X DPR RI.

Sementara itu, Dosen UI, Tamrin Amal Tomagola mengatakan, pihaknya datang ke Komisi X DPR untuk mengadukan, bahwa di UI ada masalah besar dan mendasar. Menurut Thamrin, dua hingga tiga tahun belakangan tata kelola UI tidak secara lembaga, tapi malah secara personal.

"Kalau lembaga mestinya ikut prinsip Good Governance. Dimana, setiap kebijakan ada keterwakilan bawah, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas," katanya.