Rektor UII Nilai Indonesia Alami Degradasi Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid menilai demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran.
Dia menyebut penyalahgunaan kekuasaan telah dipertontonkan dengan begitu vulgar di hadapan publik.
“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/12).
Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.
“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” tegas Fathul.
Atas kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara.
Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.
“Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,” tegasnya.
Selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029