Rektor UII Nilai Indonesia Alami Degradasi Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid menilai demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran.
Dia menyebut penyalahgunaan kekuasaan telah dipertontonkan dengan begitu vulgar di hadapan publik.
“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/12).
Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.
“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” tegas Fathul.
Atas kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara.
Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.
“Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,” tegasnya.
Selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- The Habibie Center Soroti Tantangan & Peluang Masa Depan Demokrasi