Rektor Unsri Apresiasi Langkah Pemerintah Bersinergi demi Pemulihan Ekonomi Nasional
“Menurut saya penerapan aturan turunan dari UU Cipta Kerja perlu dilakukan secepatnya. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan dan pembelajaran dari masyarakat. Ini sangat positif khususnya daerah pasti akan respon hal positif ini,” kata Didik.
Didik mengatakan, sosialisasi ini juga perlu diperluas secara global, sehingga para investor mampu membaca kalkulasi data setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja yang telah memangkas berbagai regulasi yang tumpang tindih.
“Sosialisasi ini tidak boleh berhenti, bila perlu diperluas secara global. Sehingga orang yang masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia menjadi yakin setelah membaca kalkulasi data dengan adanya UU Cipta Kerja. Semakin banyak investor yang menyadari manfaat dan kemudahan UU Cipta kerja ini, maka upaya percepatan transformasi ekonomi semakin bekerja,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Ratna Ningsih, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Kepala Biro Hukum dan Organisasi I Ktut Hadi Priatna, Perencanaan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan Apri Nuryanti, dan Wakil Ketua Kadin Provinsi Sumatera Selatan Elysa Dian Thamrin. (dil/jpnn)
Diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi bukti keseriusan pemerintah membuka ruang aspirasi sekaligus mengajak perguruan tinggi untuk bersinergi.
Redaktur & Reporter : Adil
- Transaksi Modal dan Finansial Melonjak, Neraca Pembayaran Indonesia Surplus
- Indonesia-Brasil Perkuat Sinergi Ekonomi, Teken Kerja Sama Senilai USD 2,8 Miliar
- Seusai Hadiri KTT APEC, Menko Airlangga Lanjut Dampingi Presiden Prabowo ke Brasil
- Menko Airlangga Dampingi Presiden Prabowo Temui Sekjen PBB, Ini yang Dibahas
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital