Rektor Wajib Masukkan Data ke BKN

"Misalnya, A sudah dinyatakan lulus, tapi dari daftar nilai, A nilainya dibawah B maka BKN akan mengganti nama A dengan B," ujarnya.

Diakui Ramli, cara ini akan menimbulkan masalah di daerah. Namun, semua akan berjalan aman kalau pemda tidak melakukan permainan. "Kalau mau seleksi CPNS berjalan aman, ya ikut saja prosedur. Pemda harus jujur, jangan nomor orang yang lulus diganti dengan yang tidak lulus hanya karena ada kedekatan. Jangan berpikir juga cara-cara lama seperti itu akan bisa lolos, karena ada BKN yang akan menjadi satpamnya," bebernya.

Dia pun mengimbau pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan rektor di PTN dan bukan pembantu rektor atau staf lainnya dalam menyusun soal serta memeriksa hasil tes CPNS. Hal ini untuk mencegah jangan ada kebocoran soal.

"Meski dosen sekalipun tidak boleh, yang harus diajak kerja sama ya rektornya. Karena rektorlah yang bertanggung jawab akan kualitas dan kerahasiaan soal," pungkasnya. (esy/jpnn)