Relawan Anies-Sandi: Mega Tak Kompeten Bicara Tafsir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai keliru besar jika menggangap agama tidak relevan dalam memilih pemimpin pemerintahan. Pasalnya, Islam jelas-jelas memerintahkan umat untuk memilih pemimpin dari kalangan muslim.
Demikian disampaikan anggota Presidium Relawan Anies-Sandi Syahrul Hasan saat dihubungi RMOLJakarta, Kamis (16/3). Syahrul juga mengatakan bahwa Mega tak punya kompetensi untuk berbicara soal agama Islam.
Pernyataan yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dinilai sebagai kekeliruan.
"Pernyataan Megawati di Rumah Lembang kemarin keliru besar. Megawati tidak memiliki kompetensi untuk menafsirkan. Yang bisa menafsirkan itu orang yang ahli, seperti MUI atau ahli-ahli agama Islam," ujar pria yang juga menjabat ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta ini.
Syahrul mengingatkan, di dalam Alquran ada 13 ayat yang mewajibkan umat Islam memilih pemimpin muslim. Karena itu, dia meminta setiap muslim ibu kota untuk tidak ragu mencoblos pasangan muslim pada tanggal 19 April nanti.
Sebelumnya, Megawati mengatakan bahwa saat ini warga Jakarta sedang memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama.
"Sekarang kita bukan memilih pemimpin agama lho. Kalau mau memilih pemimpin agama, ya monggo. Itu urusannya NU dan Muhammadiyah. Yang kita perlukan hari ini adalah pemimpin pemerintahan," kata Megawati saat memberikan arahan kepada relawan Ahok-Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).
Ia merasa sedih mendengar ada beberapa ibu yang menyatakan kenapa memilih kafir. Dengan kata lain, memilih Ahok dan Djarot adalah kafir. Pernyataan itu, lanjutnya, justru merendahkan agama sendiri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai keliru besar jika menggangap agama tidak relevan dalam memilih pemimpin pemerintahan. Pasalnya,
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik
- Sidang Lanjutan Hasto Kristiyanto Dihadiri Elite PDIP, Kepala Daerah, dan Keluarga
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN