Relawan Bantah Rekomendasikan Reshuffle Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Relawan Jokowi, Michael Umbas menepis kabar yang menyebut pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar Presiden melakukan perombakan Kabinet Kerja Jilid III.
Pernyataan disampaikan sebab belakangan ramai dibicarakan rencana reshuffle erat kaitannya dengan pertemuan sepuluh ribu relawan dan pendukung setia Jokowi pada Silatnas II yang dihadiri langsung Presiden Jokowi sendiri di JIExpo Kemayoran, Jumat (11/8) .
"Soal reshuffle, kami semua komponen relawan percaya sepenuhnya bahwa presiden sangat cerdas dalam memilih pembantu-pembantunya," ujar Umbas di Jakarta, Senin (14/8).
Umbas membenarkan, pada 2016 lalu presiden melakukan perombakan kabinet tiga hari setelah Silatnas I digelar.
Namun semua itu merupakan kebetulan semata dan bukan atas rekomendasi relawan dan pendukung. Sebab pihaknya juga menyadari reshuffle hak prerogratif presiden yang tidak bisa diganggu gugat.
Gelaran Silatnas lebih kepada komitmen dan dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi. Yakni mengawal program dan kebijakan pemerintah agar tidak dibelokkan oleh pihak-pihak tertentu serta hasilnya dirasakan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
"Soal waktunya kapan kami percaya presiden piawai memilih waktu yang pas. Kami dukung penuh keputusan dan pilihan-pilihan presiden," ucapnya.
Isu reshuffle belakangan ini terus menghangat. Presiden Jokowi dikabarkan akan mengumumkannya sehari jelang peringatan kemerdekaan Indonesia atau 16 Agustus 2017.
Sekretaris Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Relawan Jokowi, Michael Umbas menepis kabar yang menyebut pihaknya mengeluarkan rekomendasi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi