Relawan Jokowi Gelar Aksi, Desak Kasus BW Jangan Dihentikan

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Jokowi, di antaranya Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Aliansi Nasionalis Nahdliyin (ANN), dan Sahabat Nusantara menggelar aksi demo damai di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/1).
Aksi ini medukung Polri agar terus melanjutkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami meminta agar Polri tidak perlu takut untuk terus melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto, dan kami tidak ingin Polri mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Bambang Widjajanto,” kata Ketua Umum LRJ, Riano Oscha, kepada wartawan di sela-sela aksi.
Mabes Polri, lanjut Riano, harus mengusut tuntas Bambang Widjajanto, juga terhadap Adnan Pandu Pradja, yang juga telah dilaporkan.
Polri harus berani membongkar permainan busuk yang dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan KPK. “Kami tidak mau KPK yang merupakan institusi yang diharapkan memberantas korupsi, justru dipimpin oleh oknum-oknum yang bermasalah. Oknum pimpinan KPK, seperti Bambang Widjojanto itu kami ibaratkan musang berbulu domba,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua ANN, Marihot Siahaan menambahkan, permintaan SP3 dan Hak Imunitas itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakkan hukum.
“Juga persamaan hak dan kewajiban warga negara di muka umum atau equality before the law. Termasuk demokrasi dan keadilan. Makanya SP3 terhadap Bambang Widjojanto dan pemberian Hak Imunitas terhadap pimpinan KPK harus ditolak,” kata Marihot.
Selain itu, Marihot juga menyerukan kepada Presiden Jokowi agar selalu bertindak sesuai sistem ketatanegaraan yang dianut bangsa Indonesia.
JAKARTA – Sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Jokowi, di antaranya Laskar
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025