Remunerasi Bertambah, Suap Tetap Jalan, gak Ngaruh Bro…

Selain itu, Kejagung juga harus mengevaluasi internal mereka. Mulai dari penerapan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan perkara. Terutama pada level penyelidikan dan bahan pengumpulan bahan keterangan.

Celahnya, ada kesempatan komunikasi antara jaksa pemeriksa dan orang diperiksa. ”Kesempatan ini kerap digunakan untuk melakukan praktek menyimpang. Tentu saja kita juga harus melihat kasus per kasus,” katanya.

Kejagung harus secara konsisten melakukan audit SDM. Terutama tidak lagi menempatkan oknum yang terindikasi pernah terkena hukuman disiplin pada jabatan strategis.

Yang ketiga, Kejagung juga harus mulai menumbuhkan budaya jaksa mengawasi jaksa. Seorang jaksa turut mengawasi rekannya.

Perlu juga dibentuk sebuah satuan khusus anti fraud (kecurangan) yang berfungsi untuk mengawasi setiap gerak-gerik jaksa. “Jadi setiap oknum dimonitoring secara terus menerus,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi menuturkan selama ini presiden sebenarnya juga terus mengevaluasi kinerja Jaksa Agung. Evaluasi itu rutin dilakukan bersama dengan evaluasi untuk anggota kabinet lainnya.

”Setiap saat melakukan (evaluasi) itu. Kinerja pada masing-masing pembantu presiden dan menteri. Itu yang dijadikan tolak ukur berhasil atau tidak,” ungkap dia kemarin (11/6).

Namun dia perlu memberikan padangan bahwa meskipun ada beberapa jaksa yang terkena operasi tangkap tangan tidak berarti otomatis kinerja Jaksa Agung M Prasetyo buruk. Sehingga perlu diganti.