Remunerasi Bukan Kenaikan Gaji

Remunerasi Bukan Kenaikan Gaji
Remunerasi Bukan Kenaikan Gaji
’’Kalau itu semua sudah, remunerasi itu mengikuti saja,’’ terang pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, ini.

Hatta berharap, masyarakat harus bisa memilah-milah masalah yang terjadi. Misalnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Persoalan yang dilakukan mantan staf di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini adalah masalah hukum.

’’Kita jangan menggeneralisasi sesuatu. Kita dudukkan dalam porsinya. Jangan terus kita menggeneralisasi,’’ pinta pria berambut putih tersebut.

Disinggung mengenai evaluasi reformasi birokrasi, kata Hatta, semuanya sudah ada tim yang menangani. Tim tersebut cukup kuat untuk memberikan penilaian. Jangan sampai reformasi birokrasi berhenti. Meskipun dalam melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

’’Reformasi birokrasi terus-terusan, karena pada akhirnya ada sesuatu yang kita sebut self responsibility. Perilaku yang menyangkut integritas, misalnya antikorupsi,’’ papar mantan Menteri Perhubungan tersebut.Dijelaskan Hatta, kontribusi pajak untuk pendapatan pemerintah memang besar. Namun, kasus yang terjadi tidak lantas mengurangi jumlah pendapatan pemerintah. Apalagi, jika kasus ini bisa diselesaikan aparat penegak hukum. ’’Menteri Keuangan sudah mengatakan reformasi birokrasi tetap berjalan. Saya mendukung itu, ada saja kasus-kasus yang terjadi. Itu semua harus ditindak. Bukan lantas karena itu, reformasi birokrasi berhenti. Yang lain kan terus berjalan,’’ tegas mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini.

 

JAKARTA-Terungkapnya kasus markus pajak Rp 28 miliar yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan tak boleh membuat program reformasi birokrasi di

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News