Remunerasi di Daerah Mundur 2012

JAKARTA-- Program reformasi birokrasi di instansi pusat yang belum tuntas dan baru akan dievaluasi akhir tahun ini berdampak pada tingkat daerah. Target dimulainya reformasi birokrasi di daerah tahun ini, menjadi molor. Sudah pasti, rencana pemberian remunerasi yang melekat pada program reformasi birokrasi, juga menjadi tertunda.

Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) Mohamad Ismail mengatakan, tahun ini pihaknya lebih fokus pada sosialisasi tentang reformasi birokasi di daerah. Untuk kemudian ditetapkan daerah yang akan menjadi pilot project-nya.

"Mengingat pemerintah daerah ini sangat luas, pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan bertahap hingga 2025. Pertengahan tahun ini kita adakan sosialisasi ke daerah dulu," kata Ismail saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (20/4).

Dijelaskan, sosialisasi tidak dilakukan ke masing-masing daerah. Nantinya, sejumlah perwakilan dari beberapa daerah dikumpulkan di satu tempat, atau sistem region, dan diberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi serta bagaimana pengusulannya.