Remunerasi jadi Pro-Kontra di DPR
Selasa, 06 April 2010 – 20:39 WIB
“Jangan hanya karena perkara ini (Gayus), kita menarik diri menghentikan remunerasi. Itu kan teori, bukan dibikin begitu saja. Ada knowledge base-nya. Bukan karena gejolak begini lalu remunerasi ini kita lihat setengah. Ada manfaat positifnya dan manfaat positifnya itu cukup besar, dan sedang kita lancarkan juga di kepolisian, kejaksaan, tentang remunerasi ini,” katanya.
Baca Juga:
Kasus Gayus Tambunan, menurut politisi PKS itu, juga diakibatkan sikap Ditjen Pajak dan Kementrian Keuangan yang terlalu membangga-banggakan diri. “Kementrian Keuangan merasa berhasil sudah hebat. Sok semua sudah berhasil, bangga kiri kanan. Nah kejadian Gayus dan ini sebenarnya masih banyak yang begini. Ini kan kasus kedua, Cuma meletusnya pada waktu Susno bicara. Dulu juga Susno pernah mecahin kasus begini boroknya waktu di Bandung saat menjabat sebagai Kapolda Jabar,” tukasnya.(awa/jpnn)
JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa fraksinya sudah berketetapan untuk mengkaji kembali remunerasi
Redaktur & Reporter : Antoni
BERITA TERKAIT
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok
- Dukung Deklarasi Bersama Istiqlal, UID Serukan Tri Hita Karana Universal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Sudah dapat Pembekalan Kepegawaian, Jangan Lupa Cetak Kartu Seleksi PPPK
- BLU di Bidang Pendidikan Tingkatkan Daya Saing untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Ditjen Bina Keuangan Daerah dan KPK Gelar Rapat Koordinadi untuk Membahas Draf MCP Tahun 2025-2026
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?