Remunerasi Tak Sampai ke Menteri

JAKARTA - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum mengantongi angka pasti tentang remunerasi yang diberikan pada enam kementerian/lembaga (KL). Deputi Bidang SDM dan Aparatur Kementrian PAN-RB, Ramli Naibaho, menyatakan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu surat pemberitahuan mengenai penetapan nilai remunerasi dari Kementerian Keuangan.

"Saya memang sudah membaca nilai remunerasi yang dibeberkan DPR RI dan dimuat di media-media. Namun harus diingat, kita harus hati-hati menyebut angka pasti remunerasi yang diterima masing-masing K/L," ucap Ramli di Kantor Kementerian PAN&RB, Kamis (23/12).

Dengan alasan belum menerima surat resmi dari Menkeu itulah Ramli mengaku belum bisa memastikan nilai remunerasi tertinggi maupun terendah bagi masing-masing K/L. "Yang hitung-hitungan itu Menkeu. Kalau kami sebutkan angkanya tidak sama dengan data Kemenkeu kan bahaya," cetusnya.

Meski demikian Ramli menyatakan, kisaran grade remunerasi di enam K/L tersebut relatif sama. Ramli mencontohkan Polisi dan TNI yang dinilai lebih banyak risikonya. Namun, kata Ramli, tidak semua aparat TNI/Polri ditempatkan di posisi berbahaya. Sebab, banyak juga yang bekerja di lingkungan nyaman.