Remunerasi Tinggi, 124 Daerah Terancam Bangkrut

Selain itu, melakukan depolitisasi birokrasi. Kepala daerah sebagai pembina PNS daerah harus menghilangkan politisasi, yakni janji-janji menambah berbagai tunjangan demi kepentingan politik lima tahunan. "Perlu juga menyusun kembali rasio jumlah pegawai berdasar kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah," tandasnya.

 

Dari 16 daerah yang berada di posisi teratas APBD paling tidak pro rakyat, 7 di antaranya dipimpin oleh kepala daerah yang diusung PDIP. Yakni, Klaten, Pemalang, Kulon Progo, Bantul, Kuningan, Kota Karanganyar, termasuk Lumajang yang menjadi "top scorer" APBD paling tidak pro rakyat.(bay/pri)
 

*16 kab/Kota Dengan Belanja Pegawai 70 persen Ke Atas

No    Kabupaten/Kota             Porsi Belanja Pegawai
1     Kota Tasikmalaya                       70 persen

2     Kab. Klaten                                   70 persen