Rencana 500 TKA China ke Sultra Bikin Panas, Abdurrahman Sampaikan Ancaman

jpnn.com, KENDARI - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh menegaskan bakal memimpin langsung demonstrasi jika 500 TKA (tenaga kerja asing) asal China atau Tiongkok benar-benar masuk ke Sultra.

"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman Saleh di Kendari, Rabu (29/4).

Abdurrahman mengungkapkan alasan penolakan terhadap rencana kedatangan ratusan TKA tersebut, karena masyarakat Sultra saat ini tengah menghadapi virus corona COVID-19.

Dikatakan, para TKA tersebut datang di Sultra akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.

"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi. Namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tetapi dampak ke depannya dan dampak sosialnya," ucapnya menegaskan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli menilai rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan TKA di Sultra merupakan hal yang lucu, mengingat banyak tenaga kerja lokal di Sultra yang dirumahkan akibat pandemik COVID-19.

"Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari," ujarnya menegaskan.

Untuk diketahui, berdasarkan Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sultra pada Rabu (29/4/2020), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.

Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Bahkan ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.