Rencana Bahas RUU Daerah Kepulauan, Para Kepala Daerah akan Temui Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi selaku Ketua Badan Kerja sama (BKS) Provinsi Kepulauan dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menemui Presiden Joko Widodo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
Inisiatif untuk menemui presiden ini terlontar dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan Bersama DPD RI di Jakarta, Rabu kemarin.
Gagasan untuk bertemu dengan presiden mengemuka dalam rangka percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sultra menjadi narasumber bersama dengan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo.
Perjuangan untuk mengegolkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang memang penuh jalan berliku.
Upaya ini sudah dilakukan sejak 2005, tetapi hingga saat ini belum juga menemui titik terang.
Di masa Gubernur Sultra Ali Mazi menjadi Ketua BKS Provinsi Kepulauan, desakan untuk mengesahkan RUU ini semakin kuat.
Sejak 2020 lalu, RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Gagasan untuk bertemu dengan presiden mengemuka dalam rangka percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien