'Rencana Debat Bupati' Jadi Perdebatan

"Obyektifitas juga berkaitan dengan netralitas tempat penyelenggaraan kegiatan debat. Gedung atau bangunan yang akan dipakai sebagai lokasi debat yang tidak netral akan melahirkan dampak psikologis tertentu yang membuat siapapun menjadi tidak netral,'' tegas Rizal yang saat ini masuk nominasi menjadi salah seorang anggota KPUD NTB.

Belum lagi persoalan anggaran untuk penyelenggaraan debat yang secara pasti akan menelayan sejumlah dana untuk menyediakan berbagai logistik yang diperlukan demi kelancaran kegiatan itu.

Rencana debat baru dilontarkan beberapa hari lalu, sementara pembahasan Perubahan APBD 2008 telah berlangsung. Dapat dipastikan, anggaran untuk debat terbuka ini tidak pernah direncanakan ada. Meskipun bupati mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan akan menjadi permasalahan ke depan.

Akhirnya, model pembuktian kasus dugaan korupsi dalam format debat terbuka ini tidak akan membuahkan suatu keputusan yang mengikat siapapun, karena tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.