Rencana Gojek Jika Pemprov DKI Berlakukan PSBB Ketat Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek tengah menunggu detail pengaturan terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat mulai Senin pekan depan (14/9).
Menurut Chief of Corporate Affairs GoJek Nila Marita, operator terbesar ojek online itu siap mematuhi apa pun keputusan Pemprov DKI.
"Gojek selalu siap untuk menaati peraturan pemerintah pusat dan daerah. Saat ini kami masih menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai PSBB tanggal 14 September mendatang," kata Nila dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9).
Nila menambahkan, Gojek juga menjalin koordinasi dengan Pemprov DKI terkait pemberlakuan PSBB yang akan lebih ketat pada pekan depan.
Sejauh ini operasional Gojek masih berjalan normal. Gojek juga mewajibkan mitra pengemudi menerapkan protokol kesehatan.
Namun ketika PSBB ketat berlaku, Gojek akan menerapkan teknologinya untuk meniadakan layanan angkut penumpang di wilayah zona merah Covid-19.
"Dari sisi teknologi, pengaturan geofencing yang dimiliki Gojek dapat memastikan layanan tidak dapat beroperasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal (zona merah)," ujar Nila.(mcr1/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Perusahaan transportasi berbasis aplikasi Gojek masih menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penerapan PSBB ketat pada pekan depan.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- Transjakarta Dipastikan Beroperasi Normal Saat Pelantikan Kepala Daerah
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Warga Jakarta yang Mau Beli Elpiji 3 Kg Harus Pakai QRIS
- Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Terjadi Kelangkaan LPG di Jakarta
- PSI Kritik Kenaikan Tarif Air Bersih, Akademisi Beri Penjelasan Begini
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya