Rencana Holding Migas Perlu Dikaji Ulang
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membentuk perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas) dinilai perlu dikaji ulang.
Karena itu, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meminta agar rencana tersebut tak perlu dijalankan secara buru-buru.
“Sebenarnya rencana Holding BUMN itu bagus secara textbook atau di atas kertas. Tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dan harus dikaji ulang rencana tersebut,” kata Rizal Ramli dalam keterangannya, Rabu (24/1).
Rizal juga meminta pemerintah berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN. Sebab, masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah seperti upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.
Untuk itu, Rizal kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-berhati lagi dalam mengimplementasi holding BUMN.
“Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfaat,” papar Rizal.(chi/jpnn)
Pemerintah diingatkan agar tidak tergesa-gesa dan harus mengkaji ulang rencana pembentukan holding BUMN.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Jajaki Peluang UMKM di Negeri Jiran, Danareksa Gandeng Rumah BUMN Batam
- Gelar Rapat Kerja, Holding BUMN Siap Dukung Visi Indonesia Emas 2045
- Tingkatkan Kapasitas Industri Migas, IDSurvey Turut Berpartisipasi di SCM Summit 2024
- ID Food Punya Strategi Jitu untuk Hadapi Tantangan Ketahanan Pangan Nasional
- Optimistis Capai Top 20 Global, IDSurvey Perkuat Marketing & Sales Melalui Bootcamp
- Gelar Raker 2024, IDSurvey Tetapkan Misi jadi Top 20 Global TIC