Rencana Impor Garam Tuai Kritik, PKS: Bukti Kegagalan Pemerintah

Mulyanto menyebut target waktu tersebut terlalu lama. Mengingat kebutuhan garam industri nasional sangat besar.
Oleh karena itu, kata Mulyanto, PKS minta pemerintah memperbaharui dokumen RIPIN tersebut. Selanjutnya Kemenperin segera merancang roadmap pembangunan sektor garam industri.
"Jangan sampai prioritas pengembangan garam industri ini menunggu tahun 2025," tegasnya.
Dia mengatakan jika pemerintah serius, maka upaya keras harus dilakukan sekarang juga agar kapasitas produksi dalam negeri mampu mengejar kenaikan kebutuhan garam industri dan jumlah impor bisa dikurangi.
Mulyanto menambahkan Indonesia berpotensi menjadi negara produsen garam terbesar di dunia. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Pemerintah pun diminta memaksimalkan sumber daya alam ini secara maksimal. Bukan malah tergantung pada garam impor.
"Dalam kasus ini Pemerintah terkesan tidak berdaya menghadapi mafia impor garam," tukas Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan melakukan impor garam sebesar 3,07 juta ton.
PKS mengkritik rencana pemerintah yang akan memberi izin impor garam industri 3,07 juta ton.
- Ini Langkah Strategis Bea Cukai Memperkuat Peran UMKM dan IKM dalam Ekosistem Ekspor
- Respons Pemerintah Dinilai Mampu Melindungi Ekonomi Indonesia dari Kebijakan AS
- Demi Warga Palestina, Sukamta PKS Dukung Rencana Prabowo Ini
- Cerita Presiden Prabowo Punya Tim Pertanian Hebat, Apresiasi Kinerja Kementan
- Sidang Parlemen Dunia, Jazuli Juwaini: RI Terus Berjuang Dukung Kemerdekaan Palestina
- Soal Tarif Trump, Wali Kota Semarang Sebut Ekonomi Global Sedang Goro-Goro