Rencana Jahat Israel Terhambat Urusan Peta dan Restu Amerika
jpnn.com, YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum bisa merealisasikan pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat. Sejumlah hal masih menghambat rencana jahat tersebut.
Dalam pertemuan mingguan Partai Likud pimpinannya, Senin (15/6), Netanyahu mengaku ingin mengajukan rencana aneksasi secepatnya. Namun, peta untuk kawasan baru itu belum siap.
Selain itu, Netanyahu juga memberi sinyal bahwa ada masalah dengan Partai Biru dan Putih yang menjadi sekutunya di parlemen. "Kami tidak tahu bagaimana dengan Partai Biru dan Putih, itu pertanyaan yang bagus," katanya.
Lebih lanjut Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berdialog dengan Amerika Serikat. "Kami menginginkan persetujuan mereka dalam seluruh perkara ini," katanya.
Pada pemilu Maret lalu, Ketua Partai Biru dan Putih Benny Gantz mengatakan akan mendukung aneksasi sejumlah wilayah Tepi Barat hanya jika langkah itu diterima oleh masyarakat internasional.
Pernyataan tersebut menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan aneksasi dilakukan pada 1 Juli seperti yang telah diumumkan Netanyahu sebelumnya.
Rakyat Palestina, juga sebagian besar dunia Arab dan sekutu Israel di Eropa, keberatan dengan rencana aneksasi tersebut dan mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Israel merebut Tepi Barat berikut Jalur Gaza dalam perang 1967 dan mengendalikannya sejak saat itu meski mendapatkan kecaman internasional. (xinhua/ant/dil/jpnn)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum bisa merealisasikan rencananya di Tepi Barat, Palestina. Sejumlah hal masih menghambat rencana jahat tersebut
Redaktur & Reporter : Adil
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan
- Indonesia Merapat ke BRICS, Dubes Kamala Tegaskan Sikap Amerika
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata
- Ngebet Usir Imigran, Donald Trump Bakal Kerahkan Personel Militer
- JDF & Ketua MPR RI Sepakat Terus Mendukung Kemerdekaan Palestina
- Trump Bakal Menghukum Petinggi Militer yang Terlibat Pengkhianatan di Afghanistan