JPNN.com 
Rencana Pajak Sembako, Sukamta PKS: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanah Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyindir rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.
Legislator fraksi PKS itu menilai rencana tersebut ngawur dan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.
"Rakyat kecil akan makin tak berdaya," ujar legislator fraksi PKS itu dalam keterangan persnya, Jumat (11/6).
Bahkan, menurutnya, efek panjang akan terasa jika rencana PPN sembako terealisasi. Misalnya, kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan harga-harga akan melonjak.
"Jika ini yang terjadi, pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," kata Sukamta.
Legislator daerah pemilihan DI Yogyakarta itu mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan subsidi terhadap sembako. Apalagi rakyat kecil banyak terdampak dari sisi ekonomi semasa pandemi.
"Semestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako, supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," kata dia.
"Sembako itu kebutuhan seluruh masyarakat, bagi rakyat kecil sembako itu barang mewah untuk menyambung hidup."
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyindir rencana pengenaan pajak sembako, dia menilai rencana tersebut ngawur dan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Bencana Melanda, Anggota DPR Ajak Masyarakat Bantu Korban
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah
