JPNN.com 
Rencana Pajak Sembako, Sukamta PKS: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanah Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyindir rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.
Legislator fraksi PKS itu menilai rencana tersebut ngawur dan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.
"Rakyat kecil akan makin tak berdaya," ujar legislator fraksi PKS itu dalam keterangan persnya, Jumat (11/6).
Bahkan, menurutnya, efek panjang akan terasa jika rencana PPN sembako terealisasi. Misalnya, kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan harga-harga akan melonjak.
"Jika ini yang terjadi, pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," kata Sukamta.
Legislator daerah pemilihan DI Yogyakarta itu mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan subsidi terhadap sembako. Apalagi rakyat kecil banyak terdampak dari sisi ekonomi semasa pandemi.
"Semestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako, supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," kata dia.
"Sembako itu kebutuhan seluruh masyarakat, bagi rakyat kecil sembako itu barang mewah untuk menyambung hidup."
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyindir rencana pengenaan pajak sembako, dia menilai rencana tersebut ngawur dan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Setelah Ikut Retret, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Siap Sinergikan Program Pusat dan Daerah
- Anis Matta: Partai Gelora Akan Menjelma Jadi Rumah Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
.jpeg)
