Rencana Pembangunan Smelter Freeport Panen Penolakan

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia di tanah Papua, mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Selain datang dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), penolakan juga disampaikan sejumlah LMS, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), PUSAKA, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Mereka menilai, rencana pembangunan Ssmelter PT. Freeport Indonesia di tanah Papua itu t erdengar menarik di tengah ketertinggalan provinsi ini dari wilayah lain. Bahkan, bukan hanya smelter, tapi juga sebuah kawasan industri besar seperti pabrik semen, pupuk, pembangkit, pelabuhan dan industri perikanan.

"Masalahnya adalah mengapa lagi-lagi pembangunan tersebut berada di tanah Suku Kamoro. Suku yang selama puluhan tahun telah menderita akibat tailing PT. Freport dan sekarang, atas nama pembangunan tanah adat mereka harus diambil untuk pembangunan yang bisa jadi tak akan dirasakan manfaatnya oleh Suku Kamoro, yang masih hidup dalam tradisi meramu," demikian Sekjen KPA, Iwan Nurdin, dalam keterangan persnya.

Dikatakan, Wwlayah adat Kamoro yang sebagaian besar merupakan area pesisir, kaya dengan sumber kehidupan alam seperti hutan mangrove, sagu dan ikan yang merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat adat suku Kamoro, yang selama ini hidup meramu dari alam.

"Jika rencana pembangunan ini diteruskan,  tentu saja dampaknya terhadap lingkungan dan sosial ekonomi akan sangat merugikan bagi proses kelangsungan hidup masyarakat adat Kamoro," kata Iwan, dalam keterangan resmi sejumlah LSM itu.

Dikatakan, upaya penolakan pembangunan smelter PT Freeport  oleh masyarakat  suku Kamoro telah dilakukan berkali-kali. Namun rencana tersebut masih berlangsung. "Rencana pembangunan smelter di wilayah adat Kamoro yang penuh rekayasa itu terus berjalan, tanpa adanya proses sosialisasi yang utuh atas dampak dan manfaatnya kepada masyarakat serta lembaga musyawarah adat Kamoro. Saat ini Suku Kamoro telah melakukan sasi, ritual adat yang menunjukkan agar tanah, hutan mangrove dan pantai mereka tidak boleh dijamah," urainya.
 
Disampaikan juga sikap Ketua Lemasko, Robertus Waraopea sebelumnya yang mengatakan rencana pemerintah membangun Smelter di wilayah Poumako tidak dengan cara “mengetuk pintu” terlebih dahulu kepada masyarakat maupun lembaga adat.

Padahal wilayah tersebut secara keseluruhan merupakan wilayah yang diklaim oleh masyarakat Kamoro. Apalagi di sekitar lokasi itu terdapat pemukiman masyarakat adat Kamoro yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari makanan di sungai-sungai wilayah adat mereka.