Rencana Perwira TNI Diberi Jabatan di Kementerian Masih jadi Sorotan
Luhut pun mencontohkan, seperti di bidang kemaritiman, tidak ada orang dengan pengalaman sebaik perwira aktif TNI di Angkatan Laut (AL). ”Ada pejabat masuk, ternyata belum pernah ke laut sama sekali. Ya kenapa tidak perwira aktif saja, karena tugas maritim ini kan juga ada hubungannya dengan keamanan,” bebernya.
Tidak hanya di bidang kemaritiman saja. Luhut juga mengusulkan, para perwira aktif untuk mengisi di beberapa bidang lainnya. Diantaranya, adalah di bidang penanganan bencana seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Juga beberapa petugas, yang berkewenangan untuk menjaga area perbatasan antar Negara Indonesia dan tetangga. ”Seperti untuk memerintah di kawasan yang dekat dengan Malaysia, di Papua. Kita butuh perwira yang cepat untuk menangani masalah-masalah yang ada di sana,” tambah Luhut.
BACA JUGA: Polemik Rencana Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil
Pria asli Toba Samosir tersebut, menjelaskan dia sudah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hal ini. Agar pihaknya bisa mempertimbangkan untuk memasukan perwira aktif di beberapa bidang. Satu-satunya alasan yang mendasari idenya ini adalah kebutuhan negara untuk merespon masalah.
Dengan masuknya perwira aktif TNI ini, negara akan lebih cepat menangani segala macam masalah yang datang. ”Kalau ada yang keberatan, coba dijelaskan keberatannya di mana?” tegas Luhut. (tyo/bin)
Ombudsman Republik Indonesia alias ORI mengingatkan rencana penempatan perwira TNI di kementerian berpotensi maladministrasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Luhut Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
- Imparsial Sebut RUU TNI Melanggar Konstitusi, Pasal Ini Mengancam Demokrasi
- Imparsial Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah
- Mensos Risma Beri Penghargaan 67 Tokoh yang Bantu Tugas Kemanusiaan Kemensos
- Mau Mengabdi di Kota Kelahiran, Perwira TNI Ini Pensiun Dini untuk Maju di Pilkada Cilacap
- Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNI