Rencana Virgin Australia Prioritaskan Veteran Dicap Pencitraan
Virgin Australia akan memikirkan kembali janji untuk memberikan para veteran prioritas naik pesawat atau 'boarding', setelah rencana itu digambarkan sebagai hal yang "memalukan" dan "bersifat pencitraan".
Poin kunci:
• Asosiasi Pertahanan Australia menggambarkan tindakan Virgin sebagai "pencitraan"• Qantas mengatakan tidak akan mengikuti langkah itu
• Layanan Veteran Australia (RSL) mengatakan maskapai penerbangan seharusnya malah memberikan potongan harga untuk para veteran
Maskapai ini berjanji untuk membuat veteran perang naik pesawat terlebih dahulu sebelum penumpang reguler dan menghargai jasa mereka dalam sebuah pengumuman selama penerbangan.
Kebijakan, yang mengingatkan kita pada maskapai penerbangan AS, itu muncul setelah pengumuman Pemerintah Australia minggu lalu tentang kartu diskon dan lencana untuk para veteran yang kembali dari perang serta penambahan dana setengah miliar dolar (atau setara Rp 5 triliun) untuk museum Australian War Memorial di Canberra.
Tapi hal itu mengundang kecaman dari beberapa veteran dan Asosiasi Pertahanan Australia.
Dalam serangkaian postingan Twitter pada Senin (5/11/2018) sore, Virgin Australia mengumumkan rencana untuk meninjau kebijakan tersebut.
"Kami akan berkonsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dan anggota tim kami sendiri yang telah bertugas di pertahanan untuk menentukan jalan terbaik ke depan," bunyi tweet tersebut.
"Jika proses ini menentukan bahwa pengakuan publik atas layanan mereka melalui prioritas naik pesawat atau pengumuman apapun itu tidak sesuai, maka kami tentu akan menghormati hal tersebut."
- Dunia Hari Ini: Dua Negara Bagian di Australia Berlakukan Larangan Menyalakan Api
- Dunia Hari Ini: Harvey Moeis Divonis Enam Setengah Tahun Penjara
- Australia Membutuhkan Pekerja Lepasan yang Cukup Banyak Menjelang Akhir Tahun
- Sebuah Gelombang Besar yang Menerjang Asia
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan Masih Ancam negara Bagian Victoria di Australia
- Dunia Hari Ini: 51 Pria Dijatuhkan Hukuman Atas Kasus Pemerkosaan Prancis