Rendah, Dukungan Pemda Berantas Korupsi

JAKARTA--Pemerintah daerah dinilai kurang mendukung upaya penindakan tindak pidana korupsi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menilai, pemda masih lamban saat dimintai informasi yang bertujuan untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya dukungan pemda juga terlihat nampak dari rendahnya kerja sama pemda dengan KPK untuk melakukan kajian terhadap sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi.

"Dalam Inpres No 5 Tahun 2004, sangat jelas disebutkan kalau pemerintah baik pusat dan daerah harus mendukung upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi berkaitan dengan tindak pidana tersebut," tutur Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, Minggu (12/12).

Namun di sisi lain Mangindaan bisa memaklumi sikap pemda. Pasalnya, lanjut menteri dari Partai Demokrat itu, selama ini banyak oknum-oknum aparat penegak hukum yang nakal. Oknum-oknum ini saling memanfaatkan informasi yang didapat untuk tujuan lain demi kepentingannya sendiri. "Jadi bagaimana bisa mempercepat pemberian informasi pada KPK, kalau penegak hukumnya justru menjadikan info itu untuk mencari keuntungan sendiri," ucapnya.

Meski pemda kurang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun Mangindaan memberikan apresiasi mulai tumbuhnya kesadaran pejabat untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Juga meningkatnya pelayanan publik oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.