Renovasi Rumah Jabatan DPR Dipersoalkan Lagi

JAKARTA - Proyek renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR kembali dipersoalkan. Proyek yang menelan dana hingga lebih dari Rp300 miliar dan dilakukan sejak tahun 2007 itu semakin mengundang kecurigaan lantaran hingga kini belum juga selesai.

Koordinator Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai tertundanya penyelesaian peoyek renovasi rumah jabatan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan itu jelas berimplikasi pada keuangan negara. "Karena negara juga yang harus menanggung buaya untuk sewa rumah bagi anggota DPR. Setiap anggota mendapat anggaran Rp 15 juta setiap bulan untuk sewa rumah. Total seluruhnya mencapai delapan miliar rupiah," ujar Roy di Jakarta, Senin (25/1).

Roy menegaskan, seharusnya proyek itu sudah selesai dan bisa langsung ditempati oleh anggota DPR periode 2009-2014 yang dilantik pada 1 Oktober 2009 silam. Namun Roy justru mengaku mendapat temuan yang layak dicurigai.

Diungkapkannya bahwa bongkaran bekas rumah jabatan lama dihargai Rp 3,5 juta untuk setiap unit rumah. Sementara jumlah rumah yang direnovasi 495 unit. "Saya mendengar bahwa hasil penjualan dari bongkaran itu tidak jelas kemana. Pihak-pihak yang terlibat tidak mau mengakui, padahal dari informasinya setiap bongkaran rumah itu dihargai Rp3,5 juta per rumah. Jadi kalikan saja dengan jumlah rumah yang direnovasi itu,” cetusnya.