Renovasi Rumah Jabatan DPR Dipersoalkan Lagi

Proyek Tak Kunjung Selesai, Negara Bayari Uang Sewa

Renovasi Rumah Jabatan DPR Dipersoalkan Lagi
Renovasi Rumah Jabatan DPR Dipersoalkan Lagi
Suara miring tentang renovasi rumah jabatan anggota DPR itu juga terlontar dari Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Menurutnya, pihak yang harus bersifat terbuka dalam proyek itu adalah Sekretariat Jendral DPR RI. Sebastian menilai pergantian pimpinan DPR tidak berpengaruh pada pola kerja kesekjenan.

 

Karenanya Sebastian mensinyalir bahwa pimpinan DPR cenderung membiarkan hal tersebut. “Jangan-jangan memang betul ada permainan antara pimpinan DPR dengan pihak sekjen sehingga semua hal yang sudah diberitakan itu tidak ada tindak lanjutnya. Ketua DPR harus berani mengambil tindakan untuk mengganti staf di sekjen seluruhnya jika memang mau tegas memberantas korupsi di lingkungan sekjen,” ucapnya.

Soal dugaan korupsi pada proyek renovasi itu Sebastian memang tak menafikkannya. Namun menurutnya, hal itu perlu diselidiki lebih lanjut.

Hanya saja Sebastian juga mengatakan bahwa proses adanya pola permainan yang terorganisir dengan rapi antara oknum di Sekretariat Jendral DPR dengan dan rekanan. "Sudah marak diberitakan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ini hanya bisa terjadi jika semuanya diorganisir dengan rapi,” ulasnya.

JAKARTA - Proyek renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR kembali dipersoalkan. Proyek yang menelan dana hingga lebih dari Rp300 miliar dan dilakukan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News