Renovasi Toilet DPRD, Ahok Ancam ke Jalur Hukum

Yang agak mencurigakan, ruko perusahaan pemenang tender puluhan miliar itu bahkan tidak mempunyai papan nama. Saat dikunjungi pada jam kantor, ruko tersebut tertutup rapat pagar besi setinggi tiga meter yang berdiri kokoh. Di belakang pagar tersebut ada tumpukan semen, keramik, dan alat-alat bangunan.

Seorang pegawai yang tidak mau menyebutkan identitasnya membenarkan bahwa ruko tersebut merupakan kantor PT Hanna Huberta sebagai kontraktor renovasi gedung dewan di Kebon Sirih. Namun, dia mengaku tidak tahu menahu soal proyek di DPRD DKI. Dia menyarankan bertanya kepada pimpinan perusahaan Hanna Huberta, Mian.

Namun, ketika Jawa Pos meminta diantarkan ke direktur PT tersebut, dia menolak. ’’Waduh, orangnya susah ditemuin, sangat sibuk. Sepertinya sekarang lagi keluar,’’ katanya.

Selain itu, saat ditanya berapa lama PT Hanna Huberta menempati kantor ini, sumber tersebut menegaskan tidak mengetahui secara persis waktunya. Dan, ketika disodorkan pertanyaan apakah kantor tersebut ngontrak, dia lagi-lagi mengelak. ’’Saya tak tau. Sudah ya, saya mau kerja,’’ tegasnya sambil menutup pintu kantor tersebut.

Tetapi, berdasar keterangan seorang pedadang minuman di dekat kantor tersebut, PT tersebut belum lama menempatinya. ’’Tetapi, saya lupa berapa lama,’’ jelasnya. Dia pun menambahkan, para karyawannya juga jarang keluar kantor. Sebab, selama berdagang di sini, dia jarang berinteraksi dengan para pegawai. ’’Intinya kantor itu tertutup,’’ jelasnya.

Menanggapi hal itu, kordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesai Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok sky Khadafi menilai, jika kantor PT Hanna Huberta hanya ruko berlantai dua, tentu tidak mempu mengelola proyek Rp 30 miliar. ’’Hal itu pasti ada permainan saat lelang, antara pejabat dengan pengusaha,’’ tegasnya.

Mantan aktivis PMII itu menegaskan, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus memanggil dinas perumahan dan sekretaris dewan (setwan) guna meminta keterangan terkait dengan proyek toilet DPRD. ’’Atau, inspektorat memeriksa Dinas Perumahan dan Setwan DPRD DKI. Sebab, dua pejabat tersebut pasti mengetahuinya,’’ tegasnya.(riz/fai/co2/ano)