Resesi Global Mengancam, Pemerintah Harus Bersikap Serius
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pemerintah Indonesia harus bersikap serius menghadapi ancaman resesi global.
Sebab, tidak ada satupun negara yang aman dari resesi, bahkan probabilitas terjadinya resesi masih berpotensi meskipun sekarang angkanya kecil.
Menurut Bhima, Indonesia masuk ke dalam negara dengan probabilitas terjadi resesi meskipun baru tiga persen. Menurut data Bloomberg jauh lebih baik dibandingkan China, Jepang, dan Thailand.
Untuk itu, Bhima menyarankan beberapa indikator dan langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi.
Indonesia harus optimistis karena pertumbuhan ekonomi terbilang cukup baik pada kuartal ke II 2022, yakni sebesar 5,44 persen secara year on year (yoy).
"Indonesia perlu mengejar ketertinggalan karena pesaing di wilayah Asean seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7 persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama," ujar Bhima kepada JPNN, Senin (17/10).
Artinya, ketika terjadi resesi ekonomi, pelaku usaha termasuk sektor manufaktur akan mencari lokasi basis produksi di negara yang mampu memberikan pertumbuhan tinggi.
"Cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 sebesar USD 130,8 miliar masih relatif tinggi meskipun ada koreksi. Dibandingkan dengan PDB maka rasio cadangan devisa sebesar 8,4 persen perlu didorong agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah makin baik," kata Bhima.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pemerintah Indonesia harus bersikap serius menghadapi ancaman resesi global.
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis