Reshuffle Ala Soeharto dan Jokowi, Mana Lebih Beretika?

jpnn.com - JAKARTA – Reshuffle jilid II sudah pekan lalu. Namun, masih ada pro dan kontra yang muncul atas sejumlah menteri baru pilihan Presiden Joko Widodo. Bahkan, wakil rakyat menyentil cara Jokowi, sapaan Presiden merombak kabinet yang dianggap kurang beretika. Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, ada perbedaan mendasar reshuffle ala Soeharto dan Jokowi.

Penguasa orde baru Presiden Soeharto, tetap menggunakan standar kode etik yang mudah dipahami publik saat akan memecat anak buahnya. Di era reformasi ini menurut anggota Komisi I DPR RI, Presiden seenaknya memecat tanpa tahu alasannya.

"Pak Harto saja yang dibilang banyak orang kejam masih punya code of conduct ketika memecat pembantunya. Sekarang kalau mau pecat menteri, pecat saja, tanpa code of conduct," kata Effendi, di pressroom DPR, Senayan Jakarta.

Demikian juga halnya dengan mengangkat para menteri barunya melalui reshuffle jilid kedua yang lalu Effendi mengatakan presiden sama sekali tidak melihat catatan masa lalu orang.

"Masa begitu mudah presiden ini melupakan peranan Sri Mulyani Indrawati dalam skandal Bank Century?," tanya dia.

Bahkan wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta III ini menegaskan situasi ekonomi rumit sekarang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Sri Mulyani dahulu saat jadi menteri keuangan di pemerintahan sebelumnya.

"Jadi sudah menumpuk masalah bangsa ini. Makanya, saya berharap pada Sidang Paripurna DPR dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus mendatang para wakil rakyat boleh interupsi, meski ada presiden di sidang itu. Saya ingin sampaikan ke presiden bahwa negara ini sudah neolib, dan itu harus dibicarakan dalam Sidang Paripurna DPR yang ada presiden dan wakilnya," pungkas Effendi.(fas/jpnn)