Reshuffle Bukan Hanya Karena Konflik Koalisi

Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan disebut-sebut memiliki rekam jejak hukum yang sarat dengan masalah. Perusahaan yang dimilikinya, Ancora Mining Service dilaporkan oleh salah satu LSM atas tuduhan melakukan manipulasi setoran pajak. Selain itu, melalui anak-anak perusahaan lainnya, Gita disinyalir kerap menerima fee sebagai imbal jasa dari setiap persetujuan investasi yang dikeluarkan BKPM. Pria lulusan Harvard University tersebut diduga memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan dari setiap komitmen penanaman modal para investor asing.          

Hal senada juga dikatakan,  anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mendukung apabila pejabat bermasalah seperti Gita Wirjawan segera dinonaktifkan untuk keperluan pemeriksaan oleh aparat berwenang. Bahkan, ia menyarankan agar pejabat beramasalah mengundurkan diri untuk menuntaskan kasus hukumnya.

"Dari sisi kepatutan, pejabat bermasalah harus melepaskan jabatan dulu, kalau perlu mundur dulu untuk menyelesaikan kasusnya. Kalau masih menjabat bisa muncul konflik kepentingan. Tapi pemerintahan SBY ini cenderung melindungi kelompopknya dan orang-orang dekatnya yang bermasalah,” paparnya pada wartawan, di Jakarata, kemarin.

Diakui politisi Gerindra itu, gaya pemerintah SBY saat ini begitu kental mengesankan perilaku tebang pilih. Sehingga aparat penegak hukumnya juga terkesan takut mengusut mereka yang dekat dengan kekuasaan. SBY sendiri terjebak pada legalitas formal, harus terbukti di pengadilan dan ada putusan dulu. “Ini repot jadinya dan akhirnya menjadi catatan buruk bagi pemerintahan SBY. Mestinya, pejabat bermasalah itu dilepas dulu," terangnya. (dms)