Reshuffle Hanya Mengisi Pos Kosong, Semua Menteri Aman
jpnn.com, JAKARTA - Digabungnya Kemendikbud dengan Kemerinstekdikti, serta lahirnya Kementerian Investasi membuat wacana adanya reshuffle kabinet mengemuka.
Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam memandang kemungkinan reshuffle yang terjadi hanya mengisi pos yang kosong.
"Secara momentum saya kira sangat bergantung situasi politik. Jika sekarang di tengah puasa nampaknya kurang tepat," kata Arif saat dikonfirmasi.
Pasalnya, para menteri sekarang tengah bekerja menghadapi pandemi Covid-19 dan terlebih dalam suasana Ramadan, salah satunya Kementerian Pertanian.
Sebagaimana rilis yang dimuat BPS, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,18 persen dan 0,14 persen dihitung berdasarkan data bulanan (m to m). Kenaikan NTP dan NTUP terjadi karena index yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen dan index harga yang dibayar petani naik 0,13 persen.
NTP sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani pun sebaliknya.
Masih berdasarkan data BPS, nilai PDB sektor pertanian pada kuaratal IV 2020 juga tumbuh sebesar 2,59 persen (yoy). Sementara ekspor pertanian periode Januari-Desember 2020 sebesar Rp 451,8 triliun, naik 15,79 persen jika dibanding periode yang sama di tahun 2019 yang hanya Rp 390,2 triliun.
Berdasarkan pengamatan tersebut, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL termasuk anggota kabinet yang kinerjanya baik.
Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam memandang kemungkinan reshuffle yang terjadi hanya mengisi pos yang kosong
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Erick Thohir Masuk Daftar Menteri Terbaik Menurut Survei LPI
- Lewat Forum Protokol, MPR Ingin Tingkatkan Hubungan Kementerian & Lembaga Negara
- KPK Sebut Mayoritas Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga Belum Lapor LHKPN
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?