Reshuffle Jangan Sekadar Politik Akomodir, Rombak Total Pos Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Isu perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali menguat. Terbaru, Presiden Jokowi dikabarkan akan mengumumkan perombakan kabinet 16 Agustus 2017, atau sehari sebelum peringatan HUT ke-72 RI.

Salah satu wajah baru yang disebut bakal masuk kabinet adalah presenter Najwa Shihab, yang akan menggantikan posisi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham disebut menggantikan Sofyan Djalil, menjadi menteri agraria dan tata ruang atau badan pertanahan nasional. Archandra Tahar akan naik menjadi menteri ESDM menggantikan Ignasius Jonan.

Selain itu, ada sejumlah nama baru yang masuk, hingga pergeseran pos menteri. Kabar ini memang ditepis Istana Negara lewat Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo.

Merespons ini, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, memang domain reshuffle merupakan wilayah prerogatif presiden.

Dia mengatakan, presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri.

"Keputusan pengangkatan menteri akan berdampak terhadap kinerja presiden dalam memenuhi janji-janji politiknya," kata Sya'roni kepada JPNN.com, Jumat (11/8).

Dia berharap, jika benar masuknya Najwa Shihab, Idrus Marham ke kabinet, serta pergeseran Budi Karya, bisa meningkatkan kinerja pemerintahan.