Reshuffle? JK: Nantilah, Nanti
jpnn.com - JAKARTA - Rumor bakal terjadinya reshuffle hingga kini masih sebatas kabar angin. Meski laporan kinerja menteri yang diminta sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo, kepastian jadi atau tidaknya perombakan kabinet masih belum jelas.
Padahal, laporan dari para pembantunya itu bisa menjadi pintu terjadinya reshuffle di kabinet kerja.
Sosok sekelas Wakil Presiden Jusuf Kalla pun masih belum berani memastikan kapan tindak lanjut evaluasi kabinet itu berlanjut ke pergantian sejumlah menteri.
Hal tersebut disampaikan JK (karib wapres yang satu ini disapa) di Jakarta, Sabtu (20/6). Laporan kinerja menteri selama enam bulan menjabat diminta langsung oleh Presiden Jokowi. Tenggat waktu penyampaian laporan adalah hari Kamis (18/6) lalu, dimana semua menteri telah menyerahkan sesuai permintaan presiden.
Namun, sampai saat ini, JK belum memastikan sejauh mana hasil penilaian laporan kinerja itu. "Nantilah pada saatnya (disampaikan)," ujar JK kepada wartawan.
JK yang sebelumnya tegas menilai perlu adanya reshuffle, kali ini memilih tidak banyak bersikap. Menurut dia, hasil laporan kinerja itu pada saatnya nanti akan diketahui oleh publik. "Nantilah, nanti," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyebut laporan kinerja menteri merupakan perintah presiden. Karena itu, menjadi kewajiban bagi dirinya untuk segera menyerahkan permintaan presiden itu tepat waktu. "Sudah saya serahkan, sudah semua (menyerahkan)," kata Tedjo.
Menurut Tedjo, setelah laporan kinerja diserahkan, menjadi hak dari Presiden Jokowi untuk menilai baik atau buruknya pekrersjaan para menteri. Dirinya juga tidak mau berkomentar banyak terkait potensi dirinya sebagai salah satu menteri yang layak direshuffle. "Nggak tau saya. Terserah Pak Presiden saja," ujarnya. (bay)
JAKARTA - Rumor bakal terjadinya reshuffle hingga kini masih sebatas kabar angin. Meski laporan kinerja menteri yang diminta sudah ada di tangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan