Reshuffle Kabinet? Sekjen PDIP: Tak Perlu Ikut Campur

jpnn.com - JAKARTA - Rumor reshuffle atau perubahan susuna kabinet makin kencang. Sejumlah nama menteri yang rentan digeser maupun dicopot juga sudah mengapung ke permukaan.

Bagaimanapun, reshuffle adalah murni kewenangan Presiden Joko Widodo. Tidak satu pun yang boleh mengintervensi kebijakan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap presiden belum akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Yang akan dilakukan adalah evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di pemerintahan setelah 6 bulan.

"(Reshuffle) itu adalah hak prerogatif presiden," tandas Hasto, seperti dikutip dari RMOL, Kamis (16/4).

Dalam acara yang sama Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon menyebutkan bahwa ada banyak menteri yang harus direshuffle Jokowi. Salah satunya, Menkumham Yasonna Laoly yang keputusannya membuat kegaduhan politik.

Namun Hasto langsung mengomentarinya. "Tak perlu campuri hal itu. Seperti Fadli Zon. Itu kan politik. Itu wewenang presiden dalam menentukan kapan harus reshuffle," tandas Hasto. (ysa/adk/jpnn)