Reshuffle Lamban, Rakyat jadi Korban

Ditambahkan, konstitusi juga menegaskan bahwa Presiden dalam bekerja dibantu oleh para menteri. Dan para menteri, lanjut Irman, tidak bertanggungjawab secara konstitusi kepada rakyat.

"Konsisten dengan hirarki pemerintahahn tersebut, jika ada di antara para menterinya tidak cakap dalam melaksanakan tugas-tugas hingga masyarakat yang jadi korban, maka presiden juga berkewajiban merespon kondisi itu," jelasnya.

Karenanya alumni pasca-sarjana Universitas Hasanuddin Makassar itu juga menyarankan Presiden SBY untuk menjadikan momentum 20 Oktober mendatang sebagai waktu yang tepat melakukan perubahan. "20 Oktober mendatang tepat satu tahun pemerintahan SBY dan KIB jilid II. Pastilah ada diantara tim SBY yang perlu diganti. Saran saya, ganti saja karena kondisi riil masyarakat memang kian sulit," cetusnya.(fas/ara/jpnn)