Reshuffle Saja, Pak SBY!

MUSUH dalam selimut. Menohok teman seiring. Agaknya pepatah lama itu cocok untuk menggambarkan perasaan hati kaum Demokrat melihat manuver politik kolega mereka dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono. 

Yang dimaksud, siapa lagi, jika bukan Partai Golkar dan PKS yang gencar mengusung hal angket mafia pajak, walaupun berakhir dengan antikilimaks. Tak heran jika Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, di sela-sela Roundtable Discussion Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (24/2) lalu, berkata bahwa ”Pemerintah masih akan bisa berjalan kok. Tidak masalah walau tanpa PKS dan Golkar."

Partai Demokrat rupanya merasa ditohok oleh teman seiring, yakni Golkar dan PKS dalam kasus hak angket yang meskipun berakhir gagal itu. Padahal PKS punya 4 kursi menteri dan Golkar 3 kursi di cabinet SBY. Akankah SBY melakukan reshuffle dengan mendepak kedudukan ketujuh menteri tersebut?

May be yes, may be no. Tetapi memang sudah salah di pangkal. Jabatan menteri, jika mengacu kepada pasal 17 ayat 3 UUD 1945, adalah mereka  yangmembidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, para menteri adalah  pemimpin (baca: “presiden) eksekutif sehari-hari, sesuai otoritas masing-masing. Presiden bukanlah one man show dalam kabinet presidensial.