Reshuffle Saja, Pak SBY!

SBY sebetulnya sangat mempercayai tim ekonominya di kabinet. Namun, itu tadi: jumlah kursi partainya di parlemen tidak signifikan. Toh, kritik mengalir juga kepada SBY. Tak apalah. Kritik memang perlu. Tak perlulah menilai DPR sebagai “lalat pengganggu”, karena check and balances lumrah saja dalam demokrasi.

Secara konstitusional, tidaklah perlu hubungan eksekutif dan legislatif “mesra” karena bisa menyuburkan KKN. Biarkanlah DPR menganggap kebijakan eksekutif salah, sebelum fakta menunjukkannya benar. Sikap itu lebih baik daripada DPR menganggap semua kebijakan oke, padahal fakta menunjukkan sebaliknya,

Tapi public pun sering kecele. DPR yang “menyalak” bagai watchdog hanya sejenak. Seru “berbalas pantun” tapi akhirnya akur, dan senyap. Akhirnya rakyat, dan deritanya, yang telah memilih presiden dan parlemen sering terlupakan. Jika hendak marah, rakyat hanya bisa “menghukum” sekali lima tahun saban Pemilu. Itupun jika tidak terkena  amnesia.

Lalu, apalagi? Reshuffle saja. Toh tetap dalam satu koalisi pun, kritik tak bisa disetop. Yang penting,  eksekutif harus memilih kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Sudah “gila” DPR jika tak menyetujuinya. Mengapa takut, jika rakyat di belakang kita? (***)