Reshuffle Tergantung Mandat Partai

JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, di-reshuffle atau tidaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, sangat tergantung dari hubungan menteri tersebut dengan partainya. Semakin buruk hubungan si menteri dengan partainya, maka peluang terkena reshuffle semakin tinggi. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya kepentingan untuk menjaga dukungan politik.

"Kalau ada menteri dari partai dan partai itu mencabut mandatnya, maka dia (menteri, red) akan gampang terkena reshuffle," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertema Setahun Pemerintahan SBY-Boediono di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/10).

Dia menyebut, setidaknya ada dua menteri yang belakangan disinyalir mulai kekurangan basis dukungan dari partainya, yakni Menteri Hukum-HAM Patrialias Akbar dari PAN dan Menkoinfo Tifatul Sembiring dari PKS.

Burhan mengatakan, jika reshuffle dilakukan, tidak tertutup kemungkinan ada 'pemain baru' yang masuk ke kabinet. Indikasi ini, lanjutnya, terlihat dari pernyataan salah seorang Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang menyebutkan adanya pertemuan tertutup Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas dengan SBY beberapa waktu lalu.