Resmi, PBNU Sepakat 1 Juni Jadi Hari Lahir Pancasila
![Resmi, PBNU Sepakat 1 Juni Jadi Hari Lahir Pancasila](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20160501_015847/015847_52738_Said_dan_msp.jpg)
jpnn.com - PASURUAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah agar menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Permintaan nitu didasarkan pada hasil kajian akademik PBNU tentang proses lahirnya Pancasila.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat berpidato pada Apel Akbar Hari Lahir NU ke-93 di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (30/4) malam mengatakan, Pancasila sebagai karya besar pendiri bangsa memang tak bisa dipungkiri. “Hari lahir Pancasila itu 1 Juni sudah final,” ujar Said.
Hadir pula dalam apel itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah, Wakil Gubernur DKI Djarot S Hidayat, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Dalam apel itu juga ditampilkan video pidato Bung Karno tentang rumusan Pancasila di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
Kiai Said mengatakan bahwa Indonesia meski mayoritas Islam, namun sangat berbeda dengan negara-negara Timur Tengah. Menurutnya, sejak runtuhnya kekhalifahan Islam pada 1924, muncul berbagai negara di Timur Tengah.
Namun, katanya, negara-negara di Timut Tengah tidak pernah berhasil menyatukan kaum nasionalis dengan para ulama. Hal itu berbeda dengan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari yang justru memadukan agama dengan nasionalisme.
Karenanya, kalangan nahdliyin pun sangat akrab dengan ungkapan hubhul wathan minal iman atau cinta tanah air merupakan bagian dari iman. “Itu bukan hadis, itu dari Kiai Hasyim Asy’ari,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kiai Said juga menyerahkan hasil kajian PBNU tentang sejarah kelahiran Pancasila ke Megawati. NU pun berharap agar pemerintah segera menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
- Ayah Gugat Anak Soal Kepemilikan Merek Minyak Gosok di Surabaya
- Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa
- Waka MPR Eddy Soeparno Terima Dubes China, Bahas Penguatan Transisi Energi Indonesia
- Website Kejagung Diduga Diretas, Sahroni: Utamakan Perlindungan Data
- Bea Cukai Tarakan Gagal Penyelundupan Narkotika di Perairan Talisayan, Sebegini Banyaknya
- Kasus Hasto Harus Dijadikan Momen Hukum Tak Bisa Dipermainkan Penguasa