Resmi, Zumi Zola Jadi Tersangka Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi status Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka penerima gratifikasi. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, Zumi dijerat sebagai tersangka penerima gratifikasi bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Jambi Arfan.
“Tersangka ZZ ( Zumi Zola, red) baik secara bersama –sama dengan ARN (Arfan, red) maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun waktu jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sekitar Rp 6 miliar, “ ujar Basaria di KPK, Jakarta, Jumat petang (2/2).
Arfan saat ini juga menjadi kepala Dinas PUPR Jambi. Dia diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lainnya.
Kini, KPK menjerat Zumi dan Arfan dengan Pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.
Pada Rabu (31/1) hingga Kamis (1/2), penyidik KPK menggeledah rumah dinas gubernur Jambi dan vila milik Zumi Zola. Dari penggeledahan itu, kata Basaria, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen penting serta uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat (USD).
Namun, Basaria belum bisa memerinci jumlah uang yang disita. “Jumlah uang yang ditemukan belum bisa kami sampaikan," pungkasnya.(ipp/JPC)
KPK mengumumkan secara resmi status Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka penerima gratifikasi. Jumlahnya mencapai Rp 6 miliar.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun